Pornografi dan Keseriusan Penegak Hukum Australia

Izinkan saya memberikan tanggapan terhadap berita di sejumlah surat kabar internasional dan Indonesia pada 14 Februari 2008 mengenai didendanya seorang pilot Singapore Airlines sebesar Aus$ 12 ribu atau Rp 96 juta dan seorang pilot Malaysia Airlines dengan denda Aus$ 6.000 karena menyimpan di dalam laptop pribadinya gambar-gambar porno pemerkosaan disertai kekerasan dan pornografi yang melibatkan anak-anak yang diketemukan oleh petugas bea-cukai di Bandar Udara Adelaide. Peristiwa ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum Australia dalam memerangi pornografi yang melibatkan anak serta kesadaran mereka bahwa dunia dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk kejahatan yang keji ini.

Bandingkan dengan peristiwa pemuatan gambar remaja sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas (yang semestinya masih tergolong anak) bersanggama di halaman depan Pos Metro, 16 Agustus 2007, yang diambil dari gambar video yang di-upload ke Internet. Jika mengacu pada ukuran standar internasional, mengedarkan gambar porno anak-anak merupakan kejahatan keji, mempublikasikannya dalam koran umum adalah pelanggaran terhadap etika pers dan juga kejahatan. Dan karena negara berkewajiban melindungi anak dari eksploitasi seksual komersial atas dasar Undang-Undang Perlindungan Hak Anak Tahun 2003, tanpa menunggu pengaduan pun sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melacak dan mempidana pelaku produksi dan pengedarnya.

Pengaduan Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia ke Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kepolisian Daerah mengenai pemuatan gambar sanggama remaja yang nama-namanya pun bahkan disebut oleh Pos Metro kabarnya sudah diajukan ke kejaksaan. Pengaduan ASA Indonesia pada September 2007 sampai sekarang belum ada putusan. Bandingkan dengan cepatnya perkara pilot SQ dan MAS diputus. Gambar-gambar ditemukan pada 9 Februari dan sanksi dijatuhkan oleh otoritas Australia pada 11 Februari. Hanya tiga hari! Gambar-gambar porno para pilot tersimpan dalam file laptop pribadi, sedangkan gambar porno anak dalam kasus Pos Metro diterbitkan untuk konsumsi publik yang berdampak pada rasa susila orang banyak.

Australia, negara multikultur dengan mayoritas penduduk yang beragama Kristen, berprinsip dan punya moralitas. Sementara itu, Indonesia, negara multikultur dengan mayoritas atau 90 persen lebih beragama Islam, "takut" pada Undang-Undang Antipornografi karena segelintir orang yang khawatir atas "kemungkinan" perpecahan bangsa, "kemungkinan" Islamisasi? Atau yang saya khawatirkan semata karena ketidakpekaan akan bahaya pornografi yang sudah nyata mengancam generasi muda, yang menjadi pemikiran seluruh dunia dari Amerika Serikat sampai Cina (Cina pada 2007 menutup lebih dari 40 ribu situs porno), dari Swedia (Swedia telah mempidanakan pelacuran di negerinya) sampai Australia (yang berupaya sedapat mungkin melindungi anak-anak mereka dari kebobrokan mental). Sudah waktunya kita sebagai bangsa tidak lagi munafik.

Inke Maris Sekretaris Jenderal Aliansi Selamatkan Anak Indonesia Jakarta

Post a Comment

0 Comments